Tenaga Honorer Terancam Dirumahkan Akibat Efisiensi Anggaran, Benarkah Akan Ada PHK Massal?

CPNSASNPPPK - Baru-baru ini ramai diperbincangkan terkait kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun, kebijakan ini sedang menjadi sorotan dan komentar dari berbagai pihak, salah satunya para honorer. 

Telah beredar kabar PHK honorer terjadi akibat imbas dari efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo. Benarkah demikian? Diketahui, kebijakan efisiensi anggaran ini ditekankan pada restrukturisasi belanja rutin yang berpotensi memangkas anggaran yang nantinya akan berdampak pada pekerja honorer. Apakah efisiensi anggaran ini akan efektif atau malah mempersulit?

Efisiensi Anggaran Mengakibatkan Pengurangan Honorer Secara Signifikan

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan di Kementerian dan Lembaga pemerintah berpotensi mengakibatkan pengurangan tenaga honorer secara signifikan.

Bhima menyampaikan bahwa langkah efisiensi anggaran ini akan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas layanan publik, bahkan dapat mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Dirinya menilai bahwa pemangkasan ini juga dapat berujung pada pengurangan tenaga honorer dan kontrak PPPK di berbagai instansi. Salah satunya di pemerintah daerah, yang pada akhirnya akan merusak kelancaran pelayanan publik.

Bhima juga menambahkan bahwa efisiensi anggaran ini nantinya tidak hanya diterapkan di tingkat pusat saja, namun akan juga merambah ke pemerintah daerah.

Bhima mengatakan bahwa dampaknya di daerah dapat lebih terasa, terutama karena sebagian Dana Desa yang saat ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

Efisiensi Anggaran Dilakukan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Bhima juga menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan dengan tujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG), yang mana memberikan alokasi dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, Pemerintah saat ini mempunyai prioritas pembangunan infrastruktur besar-besaran di IKN yang tentunya membutuhkan dana besar.

Bhima menyoroti bahwa adanya keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah yang membuat langkah penghematan menjadi pilihan utama untuk mengalihkan anggaran kepada program-program prioritas seperti MBG.

Langkah penghematan atau efisiensi anggaran mengakibatkan dampak negatif terhadap pencapaian program lainnya yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahkan, efisiensi anggaran ini diperkirakan akan menekan pertumbuhan ekonomi 2025 yang hanya mencapai 4,7%. Hal ini karena adanya program Makan Bergizi Gratis terhadap perekonomian nasional yang belum signifikan.

Kesimpulan

Itulah di atas pembahasan mengenai dampak efisiensi anggaran yang dapat mengakibatkan pemutusan kerja atau PHK bagi para honorer dan PPPK. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasinya bermanfaat!